Kebijakan Perdagangan Internasional Yang Bersifat Protektif Bertujuan Untuk

Kebijakan Perdagangan Internasional yang Bersifat Protektif Bertujuan Untuk

Kebijakan Protektif dalam Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional yang bersifat protektif bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan negara lain. Kebijakan ini dapat berupa pemberian tarif impor yang tinggi, kuota impor, atau bahkan larangan impor terhadap produk-produk tertentu.

Tujuan Kebijakan Protektif

Tujuan utama dari kebijakan protektif adalah untuk mempertahankan keberlangsungan industri dalam negeri, terutama bagi industri yang masih berkembang atau belum mampu bersaing secara global. Dengan memberikan perlindungan terhadap kompetisi yang tidak sehat, industri dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara.

Selain itu, kebijakan protektif juga dapat meningkatkan kemandirian negara dalam hal produksi barang dan jasa, sehingga negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hal ini juga dapat meningkatkan devisa negara serta mengurangi defisit neraca perdagangan.

Dampak Kebijakan Protektif

Namun, kebijakan protektif juga memiliki dampak negatif, terutama bagi konsumen. Pemberian tarif impor yang tinggi atau kuota impor dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal, sehingga konsumen harus membayar lebih untuk membeli produk yang sama. Selain itu, kebijakan protektif juga dapat memicu negara lain untuk memberikan tindakan serupa, sehingga dapat mengganggu perdagangan internasional secara keseluruhan.

Dampak negatif lainnya adalah dapat memperburuk kualitas produk dalam negeri karena tidak ada tekanan untuk meningkatkan kualitas agar dapat bersaing secara global. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional.

Kesimpulan

Kebijakan protektif dalam perdagangan internasional memiliki tujuan yang baik untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan kemandirian negara dalam produksi barang dan jasa. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif terutama bagi konsumen dan dapat memicu tindakan serupa dari negara lain. Oleh karena itu, kebijakan protektif harus dilakukan dengan bijak dan proporsional agar tidak merugikan pihak lain dan tidak menimbulkan konflik di tingkat internasional.